Undang-Undang RI yang Mengatur Penertiban Perjudian Slot Ovo


UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 1974 TENTANG PENERTIBAN PERJUDIAN

Slot Ovo
UU RI yang mengatur perjudian Slot Ovo

Bahwa perjudian pada hakekatnya bertentangan dengan agama, kesusilaan dan moral pancasila serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat , bangsa dan negara oleh karena itu perlu diadakan usaha usaha untuk menertibkan perjudian , membatasinya sampai lingkungan sekecil-kecilnya ,untuk akhirnya menuju kepenghapusannya sama sekali dari seluruh wilayah indonesia .ketentuan-ketentuan dalam ordonansi tanggal 7 maret 1912 ( staatsblad tahun 1912 nomor 230 ) sebagaimana telah beberapa kali dirubah dan ditambah , terakhir dengan ordonasi tanggal 31 oktober 1935 ( staatblad tahun 1935 nomor 526 ), telah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan ; bahwa ancaman hukuman di dalam pasal-pasal kitab undang-undang hukum pidana mengenai perjudian dianggap tidak sesuai lagi sehingga perlu diadakan perubahan dengan memperberatnya , bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas perlu disusun undang-undang tantang penertiban perjudian slot ovo. Undang -Undang Dasar 1945 pasal 5 ayat 1 dan pasal 20 ayat 1 yang mengatakan ketetapan majelis permusyawaratan rakyat nomor 4/mpr/1973 tentang garis-garis besar haluan negara adapun kitab undang-undang pidana pasal 303ayat 1 , 2 dan 3 pasal 542 ayat 1dan 2 undang undang nomor 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah ( lembaran negara republik indonesia tahun 1974 nomor 38 tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 3037.
Dengan persetujuan dewan perwakilaan rakyat republik indonesia memutuskan dan menetapkan undang-undang tentang penertiban perjudian .
menyatakan semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan .
merubah ancaman hukuman dalam pasal 303 ayat 1 kitab undang-undang hukum pidana , dari hukuman kurungan selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya sembilan puluh ribu rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah.

Merubah ancaman hukuman dalam pasal 542 ayat 1

Kitab undang -undang hukum pidana dari hukuman kurungan selama-lamanya satu bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah, menjadi hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sepuluh juta rupiah.Merubah ancaman hukuman dalam Pasal 542 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dari hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya enam tahun atau denda sebanyak-banyaknya lima belas juta rupiah.
Merubah sebutan Pasal 542 menjadi Pasal 303 bis.
Pasal 3 Pemerintah mengatur penertiban perjudian sesuai dengan jiwa dan maksud Undang-undang ini.Pelaksanaan ayat (1) pasal ini diatur dengan Peraturan Perundang-undangan.Pasal 4 Terhitung mulai berlakunya peraturan Perundang-undangan dalam rangka penertiban perjudian dimaksud pada Pasal 3 Undang-undang ini, mencabut Ordonansi tanggal 7 Maret 1912 (Staatsblad Tahun 1912 Nomor 230) sebagaimana telah beberapa kali dirubah dan ditambah, terakhir dengan Ordonansi tanggal 31 Oktober 1935 (Staatsblad Tahun 1935 Nomor 526).Pasal 5 Undang-undang ini berlaku berlaku pada tanggal diundangkan.Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 1974 TENTANG PENERTIBAN PERJUDIAN
Bahwa pada hakekatnya perjudian adalah bertentangan dengan Agama, Kesusilaan, dan Moral Pancasila, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, Bangsa, dan Negara.
Namun melihat kenyataan dewasa ini, perjudian dengan segala macam bentuknya masih banyak dilakukan dalam masyarakat, sedangkan ketentuan-ketentuan dalam Ordonansi tanggal 7 Maret 1912 (Staatsblad Tahun 1912 Nomor 230) dengan segala perubahan dan tambahannya, tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan.
Ditinjau dari kepentingan nasional, penyelenggaraan perjudian mempunyai ekses yang negatif dan merugikan terhadap moral dan mental masyarakat, terutama terhadap generasi muda. Meskipun kenyataan juga menunjukkan, bahwa hasil perjudian yang diperoleh Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah, dapat digunakan untuk usaha-usaha pembangunan, namun ekses negatipnya lebih besar daripada ekses positifnya.
Apabila Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1973 BAB II huruf C angka 5 menyimpulkan, bahwa usaha pembangunan dalam bidang materiil tidak boleh menelantarkan usaha dalam bidang spiritual, malahan kedua bidang tersebut harus dibangun secara simultan, maka adanya dua kepentingan yang berbeda tersebut perlu segera diselesaikan.
Pemerintah harus mengambil langkah dan usaha untuk menertibkan dan mengatur kembali perjudian, membatasinya sampai lingkungan sekecil-kecilnya, untuk akhirnya menuju ke penghapusannya sama sekali dari seluruh wilayah Indonesia.
Penjudian adalah salah satu penyakit masyarakat yang manunggal dengan kejahatan, yang dalam proses sejarah dari generasi ke generasi ternyata tidak mudah diberantas. Oleh karena itu pada tingkat dewasa ini perlu diusahakan agar masyarakat menjauhi melakukan perjudian, perjudian terbatas pada lingkungan sekecil-kecilnya, dan terhindarnya ekses-ekses negatip yang lebih parah, untuk akhirnya dapat berhenti melakukan perjudian.
Maka untuk maksud tersebut perlu mengklasifikasikan segala macam bentuk tindak pidana perjudian sebagai kejahatan, dan memberatkan ancaman hukumannya, karena ancaman hukuman yang sekarang berlaku ternyata sudah tidak sesuai lagi dan tidak membuat pelakunya jera.
Selanjutnya kepada Pemerintah ditugaskan untuk menertibkan perjudian sesuai dengan jiwa dan maksud Undang-undang ini, antara lain dengan mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang diperlukan untuk itu.
Pengertian judi berdasarkan agama dan hukum di indonesia
Permainan judi merupakan permainan yang tidak hanya berbahaya dalam hukum Islam tapi juga merupakan hal-hal yang berbahaya di lihat dari tata hukum di Indonesia. Dalam hukum Indonesia, permainan judi merupakan sebuah permainan yang di masukkan dalam hukum pidana. Pengaturan mengenai hukum ini dilakukan di Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau disingkat sebagai KUHP
Pengertian Judi dalam Undang-undang
Di dalam KUHP, permainan judi diatur di undang-undang pasal 303 dan juga pada undang-undang no. 11 tahun 2008 yang mengatur lebih jelas sebagai undang-undang ITE yang mengatur mengenai perjudian online. Di dalam hukum Indonesia, perjudian di maksud dengan sebuah permainan yang dimainkan berdasarkan kemungkinan. Keuntungan yang didapatkan oleh tiap pemain merupakan salah satu hal yang disebabkan karena keberuntungan. Selain itu juga dapat dilakukan ketik pemain sudah mahir dengan berlatih. Perjudian termasuk dalam pertaruhan dan juga keputusan perlombaan.
Pengelompokan judi berdasarkan hukum di Indonesia
Di Indonesia, menurut hukum, permainan judi dikelompokkan menjadi 3 hal. Apa saja? Berikut ini ulasannya.
Permainan judi yang masuk dalam kelompok kasino
Permainan judi yang masuk dalam kelompok kasino ini merupakan permainan judi yang dimainkan dalam sebuah tempat perjudian seperti di casino. Jenis permainan-permainan yang sering dimainkan di casino antara lain adalah permainan beccarat, permainan blackjack dan juga permainan-permainan lainnya. Permainan ini merupakan permainan yang sangat populer dimainkan di casino di luar negeri. Untuk di indonesia permainan ini merupakan permainan yang banyak dimainkan di tempat perjudian online. Dewasa ini, ada banyak juga permainan judi online non casino seperti macam macam jenis olahraga. Hal ini juga merupakan jenis permainan yang tidak diperbolehkan dilakukan di indonesia.
Permainan judi yang dimainkan di keramaian
Permainan judi yang dimainkan di keramaian merupakan cara untuk menyebut permainan judi yang dimainkan di tempat bersama dengan gerombolan pemain judi. Jenis permainan judi ini merupakan permainan yang banyak dilakukan di Indonesia. Permainan judi ini banyak dilakukan di sebuah tempat yang tertutup dan tersembunyi untuk menghindari grebekan polisi atau grabekan warga.