Ruang lingkup Hukuman Judi Mesin Slot


Ruang Lingkup Tindak Pidana Perjudian

Rumusan kejahatan Pasal 303 KUHP tersebut di atas, ada lima macam
kejahatan mengenai hal perjudian (hazardspel), dimuat dalam ayat (1) sedangkan ayat
(2) memuat tentang dasar pemberatan pidana, dan ayat (3) menerangkan tentang
pengertian permainan judi mesin slot yang dimaksudkan oleh ayat (1). Lima macam kejahatan
mengenai perjudian tersebut di atas mengandung unsur tanpa izin.Tanpa unsur tanpa
izin inilah melekat sifat melawan hukum dari semua perbuatan dalam lima macam kejahatan mengenai perjudian itu. Artinya tiadanya unsur tanpa izin, atau jika ada izin dari pejabat
atau instansi yang berhak memberi izin, semua perbuatan dalam rumusan tersebut
tidak lagi sifat melawan hukum perbuatan oleh karena itu tidak
dipidana.Dimasukkannya unsur tanpa izin ini oleh pembentuk undang-undang
dikarenakan perjudian terkandung suatu maksud agar pemerintah atau pejabat
pemerintah tertentu tetap dapat melakukan pengawasan dan pengaturan tentang
permainan judi.

Pada ayat (2) Pasal 303 dikatakan diancam pidana pencabutan hak menjalankan
pencaharian bagi barang siapa yang melakukan lima macam kejahatan mengenai
perjudian tersebut di atas dalam menjalankan pencahariannya. Pada ayat (3)
diterangkan tentang arti perjudian, yakni tiap-tiap permainan di mana pada umumnya
kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, dan juga
karena permainannya terlatih atau lebih mahir. Dari rumusan di atas sebenarnya ada
bentuk perjudian, yakni sebagai berikut: Suatu permainan yang kemungkinan mendapat untung bergantung pada
peruntungan atau nasib belaka. Pada macam perjudian ini, menang atau kalah
dalam arti mendapat untung atau rugi hanyalah bergantung pada keberuntungan
saja, atau secara kebetulan saja. Misalnya dalam permainan judi dengan
menggunakan dadu, Permainan yang kemungkinan mendapat untung atau kemenangan sedikit atau
banyak bergantung pada kemahiran atau keterlatihan si pembuat. Misalnya
permainan melempar bola, permainan dengan memanah, bermain bridge, atau
domino.

Dua pengertian perjudian di atas, diperluas juga pada dua macam pertaruhan,
yaitu: Segala bentuk pertaruhan tentang keputusan perlombaan lainnya yang tidak
diadakan antara mereka yang berlomba atau bermain. Misalnya dua orang
bertaruh tentang suatu pertandingan sepak bola antara dua kesebelasan, di mana
yang satu bertaruh dengan menebak satu kesebelasan sebagai pemenangnya dan
yang satu pada kesebelasan lainnya, Segala bentuk pertaruhan lainnya yang tidak ditentukan dengan kalimat yang
tidak menentukan bentuk pertaruhan secara limitatif, maka segala bentuk pertaruhan dengan cara bagaimana pun dan dalam segala hal manapun adalah
termasuk perjudian. Seperti beberapa permainan kuis untuk mendapatkan hadiah
yang ditayangkan pada televisi termasuk juga pengertian perjudian menurut pasal
ini. Tetapi permainan kuis tidak termasuk permainan judi yang dilarang, apabila
terlebih dahulu mendapatkan izin dari instansi atau pejabat yang berwenang.

Kebijakan Kriminal dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian

Pasal 303 ayat (3) KUHP mengartikan judi adalah tiap-tiap permainan
yang mendasarkan pengharapan untuk menang, pada umumnya bergantung
kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah
besar karena kepintaran dan kebiasaan permainan. Termasuk juga main judi
adalah pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak
diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala
permainan lain-lainnya. Lebih lanjut Pasal 303 ayat (3) di atas secara detil
dijelaskan dalam penjelasan Pasal 1 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun
1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang
Penertiban Perjudian. Antara lain adalah rolet, poker (main kartu), hwa-hwe,
nalo, adu ayam, adu sapi, adu kerbau, adu kambing, pacuan kuda dan karapan
sapi.

Dalam peristiwa tertentu seperti adu ayam, karapan sapi dan sebagainya itu
tidak termasuk perjudian apabila berkaitan dengan upacara keagamaan/adatistiadat/kebiasaan, dan sepanjang kebiasaan itu tidak merupakan perjudian.
Pada umumnya masyarakat Indonesia berjudi dengan menggunakan kartu
remi, domino, rolet, dadu, sabung ayam, togel(toto gelap), dan masih banyak
yang lain. Pada saat piala dunia, baik di kampung, kantor dan cafe, baik tua
maupun muda, sibuk bertaruh dengan menjagokan tim favoritnya masingmasing. Sehingga benar kata orang… “kalau orang berotak judi, segala hal dapat
dijadikan sarana berjudi”.

Dalam mewujudkan tertib sosial, negara menetapkan dan mengesahkan
peraturan perundang-undangan untuk mengatur masyarakat.Peraturan-peraturan
itu mempunyai sanksi hukum yang sifatnya memaksa.Artinya bila peraturan itu
sampai dilanggar maka kepada pelanggarnya dapat dikenakan sanksi (hukuman).
Jenis hukuman yang akan dikenakan terhadap si pelanggar akan sangat
tergantung pada macamnya peraturan yang dilanggar. Pada prinsipnya setiap
peraturan mengandung sifat paksaan artinya orang-orang yang melanggar
ketentuan tersebut akan dikenai sanksi terhadap pelanggaran tersebut.

Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan bagian dari politik kriminal
yang pada hakikatnya menjadi bagian integral dari kebijakan sosial (social policy),
Kemudian kebijakan ini diimplementasikan ke dalam sistem peradilan pidana
(criminal justice system), menurut Muladi, sistem peradilan pidana mempunyai
dimensi fungsional ganda. Di satu pihak berfungsi sebagai sarana masyarakat
untuk menahan dan mengendalikan kejahatan pada tingkatan tertentu (crime
containment system), dilain pihak sistem peradilan pidana juga berfungsi untuk
pencegahan sekunder (secondary prevention) yaitu mencoba mengurangi kriminalitas
dikalangan mereka yang pernah melakukan tindak pidana dan mereka yang
bermaksud melakukan kejahatan melalui proses deteksi, pemidanaan dan
pelaksanaan pidana.

Sistem peradilan pidana tersebut di dalam operasionalnya melibatkan subsistemnya yang bekerja secara koheren, koordinatif dan integratif, agar dapat
mencapai efesiensi dan efektivitas yang maksimal. Oleh karena itu efesiensi
maupun efektivitasnya sangat tergantung pada faktor-faktor sebagai berikut: Infrastruktur pendukung sarana dan prasarana, Profesionalisme aparat penegak hukum dan, Budaya hukum masyarakat.

Terhadap masalah penegakan hukum Soerjono Soekanto mengemukakan
bahwa secara konsepsional inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan
menserasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang
mantap dan mewujudkan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap
akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan
hidup. Sebagai suatu proses penegakan hukum pada hakikatnya merupakan
penerapan diskresi yang menyatakan pembuat keputusannya tidak secara ketat
diatur oleh kaidah hukum. Sehubungan dengan pandangan di atas ada beberapa
faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu: Faktor hukumnya sendiri, Faktor penegak hukum, Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, Faktor masyarakat, Faktor kebudayaan.

Kelima faktor di atas merupakan faktor-faktor yang terkait satu sama lain
merupakan esensi dari penegakan hukum dan bekerjanya hukum dalam
masyarakat. Kaitannya dengan penegakan hukum terhadap delik perjudian,
efesiensi maupun efektivitasnya juga tergantung kepada faktor-faktorsebagaimana
disebutkan yang meliputi: Faktor Perundang-Undangan, FaktorPenegak Hukum, Faktor Infrastruktur Pendukung Sarana Dan Prasarana, Faktor Budaya Hukum Masyarakat.

Problema penegakan hukum di Indonesia nampaknya mulai menghadapi
kendala berkaitan dengan perkembangan masyarakat yang kian cepat. Berbagai
kasus menggambarkan sulitnya penegak hukum mencari cara agar hukum nampak
sejalan dengan norma masyarakat. Bagaimana pun juga masalah perjudian, baik itu
menguntungkan atau merugikan, tidak dapat dilepaskan dengan manusia dan
perilakunya dalam kehidupan bermasyarakat.Judi adalah salah satu hasil karya dan
rekayasa manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik secara rohani
maupun secara jasmaniah di tengah masyarakat yang penuh dengan persaingan
dan krisis.

Sekian artikel ini dibuat, semoga bermanfaat. Terimakasih.