PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERJUDIAN SLOT GOPAY ONLINE DI INDONESIA


          
Slot Gopay
Tindak Pidana pada Pelaku Perjudian Slot Gopay di Indonesia

Penjelasan tentang Tindak Perjudian Slot Gopay yang termaksud dengan pengertian tindak pidana (straafbaarfeit) tidak di temukan di dalam KUHP maupun di luar KUHP, oleh karena itu para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. yang sampai saat ini belum ada keseragaman pendapat. Pengertian tindak pidana penting dipahami untuk mengetahui unsur-unsur yang terkandung didalamnya. Upaya menentukan apakah perbuatan seseorang itu merupakan tindak pidana atau tidak.

Perlu diperhatikan bahwa istilah tindak pidana (straafbaar feit) dengan tindakan atau perbuatan (gedraging/handeling) memiliki makna yang berbeda. Unsur pertama dari tindak pidana adalah tindakan/perbuatan (gedraging), perbuatan orang ini merupakan titik penghubung dan dasar untuk pemberian pidana.
Perbuatan (gedraging), meliputi berbuat dan tidak berbuat. Van Hattum dalam sudarto, tidak menyetujui untuk member definisi tentang gedraging, sebab definisi harus dapat meliputi pengertian berbuat dan tidak berbuat, sehingga definisi itu tetap akan kurang lengkap atau berbelit-belit dan tidak jelas.

Menurut Simons, Strafbaar feit adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum.

Dalam merumuskan suatu pidana, atau suatu pidana dapat dinyatakan suatu perbuatan pidana, syaratnya adalah harus memenuhi unsur-unsur pidana, unsur-unsur tindak pidana.

Menurut Moeljatno, istilah perbuatan pidana yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut. Selanjutnya disebutkan dapat juga dikatakan, bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal diingat bahwa larangannya itu ditujukan kepada perbuatan manusia (yaitu suatu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan seseorang).

Berdasarkan kata majemuk perbuatan pidana, maka pokok pengertian ada pada perbuatan itu, tapi tidak dipisahkan dengan orangnya. Ancaman dengan pidana menggambarkan bahwa tidak mesti perbuatan itu dalam kenyataannya benar-benar dipidana.

Menurut Sudarto untuk menyatakan hubungan yang erat dipakailah istilah perbuatan pidana, yaitu suatu pengertian abstrak yang menunjuk pada dua keadaan konkrit yaitu : adanya kejadian tertentu (perbuatan) dan adanya orang yang berbuat, yang menimbulkan kejadian itu.

Menurut Remmelink, Tindak pidana sebaiknya dimengerti sebagai perilaku manusia (gendragingen : yang dalam situasi dan kondisi dirumuskan di dalamnya, yang mencakup didalam hal ini berbuat maupun tidak berbuat) yang dilakukan dalam situasi dan kondisi yang dirumuskan di dalamnya, yang perilaku itu
dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan sanksi pidana. Berdasarkan hal ini dapat di abstraksikan syarat-syarat umum dari tindak pidana, yaitu sifat melawan hukum (wederrechtelijkheid), kesalahan (schuld) dan kemampuan bertanggungjawab menurut hukum pidana. Tindak pidana adalah pelanggaran atau ancaman terhadap hak-hak subyektif. Satu rumusan dari berbagai sudut pandang harus kita anggap kurang tepat. Mengenai hak-hak subjektif dalam banyak delik justru tidak terganggu.

Pandangan yang memisahkan antara perbuatan dan orang melakukannya, dalam berbagai literatur disebut juga dengan pandangan dualisme. Berikut ini dikemukakan beberapa pengertian dari tindak pidana (strafbaar feit), menurut para ahli yang dapat digolongkan menganut pandangan (aliran) dualistis

Menurut W.P.J. Pompe, Suatu strafbaar feit (definisi menurut hukum positif) itu sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu “tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum. Pompe mengatakan, bahwa menurut teori (definisi menurut teori)
strafbaar fet itu adalah pembuatan, yang bersifat melawan hukum, yang dilakukan dengan kesalahan dan diancam pidana. Dalam hukum positif, sifat melawan hukum (wederrechtelijkheid) dan kesalahan (schuld) bukanlah sifat mutlak untuk adanya tindak pidana (strafbaar feit). Untuk penjatuhan pidana tidak cukup dengan adanya tindak pidana, akan tetapi selain itu harus ada orang yang dapat dipidana.

Menurut H.B. Vos, strafbaar feit adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh undang-undang.

Menurut R. Tresna, peristiwa pidana itu adalah suatu perbautan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan Undang-undang atau peraturanperaturan lainnya, tidak ada persamaan pendapat dikalangan para ahli tentang syarat-syarat yang menjadikan perbuatan manusia itu sebagai peristiwa
sebagai patokan bahwa peristiwa pidana itu harus memenuhi syarat-syarat berikut ini :
*Harus ada suatu perbuatan manusia.
*Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilakukan di dalam ketentuan hukum.
*Harus terbukti adanya dosa pada orang yang berbuat, yaitu orangnya harus dapat dipertanggungjawabkan.
*Perbuatan itu harus berlawanan dengan hukum.
*Terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman hukumannya dalam undang-undang.

Selain aliran dualistis tersebut ada pandangan lain yang disebut dengan aliran monistis (monisme) yaitu pandangan yang tidak memisahkan antara perbuatan dengan unsur-unsur mengenai diri orangnya (pertanggungjawaban).
Berikut ini akan dikemukakan pengertian tindak pidana menurut beberapa ahli hukum yang digolongkan menganut pandangan monistis.
Simon dalam P.A.F. Lamintang, merumuskan strafbaar feit sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu
tindakan yang dapat dihukum.

Untuk adanya suatu strafbaar feititu disyaratkan bahwa disitu harus terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan oleh undang-undang, dimana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban semacam itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

Agar sesuatu tindakan itu dapat dihukum, maka tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan didalam undang-undang dan Setiap strafbaar feit sebagai pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban menurut undang-undang itu, pada hakekatnya merupakan suatu tindakan melawan hukum atau merupakan suatu onrechtmatige handeling.

Rumusan tindak pidana yang dikemukakan oleh simons, menunjukkan bahwa dalam membicarakan perihal tindak pidana selalu dibayangkan bahwa didalamnya telah ada orang yang melakukan, dan oleh karenanya ada orang yang di pidana. Menurut Simons, sifatnya yang melawan hukum seperti dimaksud diatas itu timbul dengan sendirinya dari kenyataan, bahwa tindakan tersebut adalah bertentangan dengan sesuatu peraturan dari undang-undang hingga pada dasarnya sifat tersebut bukan merupakan suatu unsur dari delik yang mempunyai arti yang tersendiri seperti halnya dengan unsur-unsur yang lain.

Didalam beberapa rumusan delik, undang-undang telah mensyaratkan secara tegas bahwa tindakan dari pelakunya itu harus bersifat Wederrechtelijk. Apabila sesuatu tindakan itu telah dilakukan dalam keadaan-keadaan yang mana undang-undang sendiri telah menentukan akibat hukumnya yaitu pelakunya tidak dapat dihukum, maka jelaslah bahwa sifat Wederrechtelijkdari tindakannya itu telah ditiadakan oleh undang-undang dan dengan sendirinya orang juga tidak dapat berbicara mengenai adanya suatu strafbaarfeit.

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggung jawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh
seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakekatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.
Pertanggungjawaban pidana dipandang ada, kecuali ada alasan-alasan penghapus pidana. Dengan kata lain, kriminal liability dapat dilakukan sepanjang pembuat tidak memiliki defence, ketika melakukan suatu tindak pidana itu.